Modul Ajar

Berikut ini kami sajikan modul ajar untuk berbagai mata kuliah yang disusun oleh dosen bersama mahasiswa yang telah melalui proses review oleh tim dosen bidang rumpun ilmu pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana serta telah mendapatkan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia.

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Modul tentang Peraturan daerah dan Peraturan pemerintahan daerah adalah bahan ajar yang membahas tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan proses pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Modul ini juga menjelaskan tentang hubungan dan hierarki peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan daerah.

  1. Anjulin Y. Kamlasi, S.Pd., M.Pd.
  2. Petrick Yohanis Meok

  3. Khusnul Khotimah

  4. Florita Tikneon

  5. Ibnu Mas’ud Magang

  6. Daud Christo Luis Radja

DPRD

Modul dengan judul Pengertian Pokok Pemerintahan Derah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini terdiri dari 4 aktivitas pembelajaran yang disusun sedemikian rupa dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Pemerintahan Daerah. Modul ini membahas tentang pengertian pemerintahan daerah secara umum hingga penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada pembagian kekuasaan di bidang legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dikaji dari berbagai sumber yang relevan sesuai dengan judul modul ini.
Modul ini disusun sebagai referensi pembelajaran dan implementasi untuk memudahkan mahasiswa memahami konsep-konsep pada materi pemerintahan daerah dan penyelenggaraannya dibidang legislatif yang berasal dari berbagai sumber baik buku, jurnal maupun media online. Modul ini dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai sumber informasi yang dipakai untuk mengembangkan atau menambah wawasan dan menjadi motivasi dalam aktivitas pembelajaran.
.

  1. Melinda Ratu Radja, S.H., LL.M.
  2. Estalin Nepa Bureni
  3. Katarina Daro
  4. Cristin Helena Fanggi
  5. Netriana Nomeni

Pembagian Wilayah Negara Dan Kekuasaan Serta Pembagian Urusan Pemerintahan

Modul ini membahas tentang Pemerintah Daerah yang merupakan sistem pemerintahan yang membagi wilayah suatu negara menjadi unit-unit administrasi yang lebih kecil, seperti kabupaten atau kota. Konsep pokok dalam pemerintahan daerah mencakup tiga hal utama: pembagian wilayah negara, pembagian kekuasaan, dan pembagian urusan pemerintahan.

  1. Fadil Mas’ud S.Sos., M.Hum.
  2. Anggeni Marleni Nomleni
  3. Sanca H.A Jeluhur
  4. Matrona Meo
  5. Marselina Uly
  6. Muhammad A. Noke

Pelayanan Publik Partisipasi Masyarakat Dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Modul dengan judul Pelayanan Publik Partisipasi Masyarakat dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ini terdiri dari 4 aktivitas pembelajaran yang disusun sedemikian rupa dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Modul ini membahas tentang pengertian pemerintahan daerah secara umum, Pelayanan Publik dan Partisipasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang dikaji dari berbagai sumber yang sesuai dengan judul modul ini.

  1. Thomas Kemil Masi, M.Pd

  2. Yufani Rambu Liga Wandal

  3. Yovita Erliana Jetia

  4. Paskalis Peten

  5. Hendri Septiano Tes

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Modul ini memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan untuk memahami materi terkait dengan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Modul ini mencakup pokok bahasan dan landasan serta tujuan dari peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

  1. Fredik L. Kollo, M. Pd.
  2. Florentina Sanung
  3. Reineldis O. Mesid
  4. Alfredo A. Hena
  5. Ady Marseano Boik
  6. Febrianti Bia

Keuangan Daerah

Modul dengan judul Keuangan Daerah ini terdiri dari 4 aktivitas pembelajaran yang disusun sedemikian rupa dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang terselenggara, baik dikelas teori mau pun pada praktisnya. Aktivitas pembelajaran tersebut meliputi Pengertian-Pengertian Pokok Dalam Pemerintahan Daerah, Ruang Lingkup Keuangan Daerah, Sumber-Sumber Keuangan Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

  1. Kevy L. F. Taneo, S.H., M.H
  2. Eufrasia Ence Irene Funan
  3. Aprilini Dima Keba
  4. Wilibrodus Lamauran
  5. Lion Edison Uki

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Modul ini diharapkan dapat menjembatani dan menuntun kalian untuk memahami konsep, fungsi dan peran pada materi pembelajaran mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terdapat materi Defenisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,fungsi DPRD dalam sistem ketatanegaraan,peran DPRD dalam pembentukan kebijakan daerah,tugas dan wewenang DPRD.

Modul ini pun membahas materi pada aktivitas belajar 2 tentang komposisi anggota DPR yang didalamnya berisikan tentang komposisi DPR,fraksi-fraksi pada DPRD, alat kelengkapan DPRD dan proses pemilihan anggota DPRD.Pada aktivitas belajar 3 tentang anggaran keuangan daerah.

Dalam aktivitas belajar 4 tentang pemerintahan daerah yang berisikan peraturan daerah dalam hirarki hukum Indonesia dan asas-asas dalam pembentukan peraturan daerah.

  1. Anjulin Yonathan Kamlasi, S.Pd., M.Pd.
  2. Marselina Tonis
  3. Veronika Tiara Hingi Keraf
  4. Emiliana Waha Payong
  5. Morgan Amtiran

Perkotaan, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah, Tindakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Daerah

Modul dengan judul tentang konsep dasar pemerintahan daerah, perkotaan,pembinaan dan pegawasan serta bagaimana Tindakan hukum bagi aparatur negara terdiri dari 4 aktivitas pemeblajaran yang disusun sedemikian rupa dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang terselenggara, baik dikelas teori mau pun pada praktisnya.

Modul ini disusun sebagai referensi pembelajaran dan implementasi untuk memudahkan mahasiswa memahami konsep-konsep pada konsep dasar pemerintahan daerah, perkotaan,pembinaan dan pegawasan serta bagaimana Tindakan hukum bagi aparatur negara baik dari buku, jurnal maupun media online. Modul ini dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai sumber informasi yang dipakai untuk mengembangkan atau menambah wawasan dan menjadi motivasi dalam aktivitas pembelajaran.

  1. Thomas Kemil Masi, M. Pd.

  2. Clarisa A. Aeng Lau

  3. Stefani Bita Gemian

  4. Oskar E. Laga

  5. Wiliam Fenoli Kituk Openg

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Modul ini terdiri dari empat (4) aktivitas pembelajaran yang disusun sedemikian rupa dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pemerintahn Daerah yang terselenggara, baik dikelas teori mau pun pada praktisnya. Modul ini disusun sebagai referensi pembelajaran dan implementasi untuk memudahkan mahasiswa memahami konsep-konsep pada materi terkait penyelenggara pemerintahan daerah Kajian Hukum pemerintah daerah yang berasal dari berbagai sumber baik buku, jurnal maupun media online. Modul ini dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai sumber informasi yang dipakai untuk mengembangkan atau menambah wawasan dan menjadi motivasi dalam aktivitas pembelajaran

  1. Melinda Ratu Radja, S.H., LL.M.
  2. Goden Harna H. Ludung
  3. Katharina Cresentia Negat
  4. Katarina Rensa Nana
  5. Kristiana Yanti Berek

Pembagian Wilayah Negara, Urusan Pemerintahan dan Kekuasaan Daerah

Modul ini terdiri dari 4 aktivitas pembelajaran yang disusun sedemikian rupa dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang terselenggara, baik dikelas teori maupun pada praktisnya. Aktivitas pembelajaran tersebut meliputi Pengertian Pokok Pemerintahan Daerah, Pembagian Kekuasaan Lembaga Negara, Pembagian Wilayah Negara Dan Kekuasaan, Pembagian Urusan Pemerintahan, Sejarah Pemerintahan daerah pada masa Belanda dan Jepang, Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah Provinsi, Kabpaten Kota, dan desa, hingga Pembagian urusan pemerintahan secara absolut, pilihan dan mutlak

  1. Fadil Mas’ud, S.Sos., M.Hum.
  2. Asaf Kilyon Loni
  3. Agustina Bunga Ina Niron
  4. Kanisius Kedan Kian Atamukin
  5. Maria Trivonia Jelita
  6. Joy Rosinta A Banfatin

Peradilan Tata Usaha Negara

Modul ini memuat materi tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri adalah lembaga peradilan yang memiliki fungsi dan kewenangan khusus dalam menyelesaikan sengketa hukum yang terkait dengan tindakan administratif pemerintah. Konsep peradilan tata usaha negara ini didasarkan pada hukum administrasi yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara serta entitas hukum lainnya. Tujuan utama dari peradilan tata usaha negara adalah untuk memastikan bahwa tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

  1. Dorkas Y. A Kale, S.Pd., M.Pd
  2. Yuvenalis Peka
  3. Angelina Seran Nuak
  4. Yumri Agelvi Sapay
  5. Esmeralda Resta Tau

Peradilan Militer

Modul ini memuat materi tentang Peradilan militer di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di lingkungan militer. Sebagai lembaga hukum yang khusus, peradilan militer memiliki peran penting dalam menegakkan disiplin dan keamanan di dalam kekuatan bersenjata. Pokok materi ini akan membahas secara komprehensif mengenai pengertian, sejarah, kedudukan, hukum yang mengaturnya, serta peran dan fungsi peradilan militer di Indonesia. Untuk memahami peradilan militer di Indonesia, penting untuk memahami pengertiannya. Peradilan militer merujuk pada sistem peradilan yang diberlakukan di lingkungan militer untuk menyelesaikan kasus- kasus hukum yang melibatkan personel militer. Hal ini mencakup pelanggaran disiplin, tindak pidana militer, dan perkara lain yang terkait dengan aktivitas keprajuritan.

  1.  Dorkas Y. A Kale, S.Pd., M.Pd

  2. Fitria Suriani Djaha

  3. Maria Rosari Trisan Gual

  4. Marisa Esti Fatu

  5. Sebastianus Ratu Ariana

  6. Aplonia Tesa

Sejarah dan Sistem Peradilan Indonesia

Modul modul bertujuan untuk mengefektifkan proses pembelajaran pada Mata Kuliah Peradilan Indonesia . Melalui ketersediaan modul sebagai bahan ajar yang utama, maka para mahasiswa dapat terlebih dahulu mempelajari bahan ajar yang akan disampaikan sebelum pemberian materi kuliah klasikal dilaksanakan, sehingga kesiapan untuk menerima materi kuliah lebih tinggi. Modul ini dilengkapi juga dengan soal latihan dan tes formatif dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa untuk mendalami materi yang akan dikembangkan guna mengisi tugas terstruktur dan tugas mandiri.

  1. Fadil Mas’ud, S.Sos., M. Hum
  2. Putri Santia Dere
  3. Jamiluddin Al’Gajali Maloko Putra
  4. Debora Landang Sabetu
  5. Rosari Anastasia Nahak
  6. Elisabeth Yohana Indah

Mahkamah Konstitusi

Penulisan modul ini bertujuan untuk memberikan keefektifan pada proses pembelajaran, sehingga standar kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah peradilan Indonesia ini dapat terwujud. Standar kompetensi yang diharapkan untuk dicapai adalah bahwa setelah membaca modul ini, pembaca dapat menjelaskan tentang sistem peradilan yang ada di Indonesia khususnya pada mahkamah konstitusi.

  1. Meryana Micsela Doko, S.H., M.Pd
  2. Dewi Permata
  3. Falen Ottu
  4. Daniel Marno Sesfao
  5. Cindy Tampani
  6. Sebastiana Agnesia Meo

Peradilan Agama di Indonesia

Modul ini disusun secara sederhana dan memuat materi tentang Peradilan Agama. Melalui modul ini sebagai calon guru, mahasiswa dilatih untuk harus memiliki wawasan yang luas akan kepercayaan diri yang tinggi dan lebih termotivasi untuk benar-benar bisa memahami Peradilan Agama yang berlaku di Indonesia.

  1. Anjulin Yonathan Kamlasi, M.Pd
  2. Sonya Trisanti Boboy
  3. Erci Sayomi Tanesab
  4. Yunita Naomi Finit

Mahkamah Agung

Modul ini tentang mahkamah agung yang membahas tentang sejarah, pengertian, tugas, wewenang, fungsi dan peran dari mahkamah agung dalam sistem peradilan di indonesia. Modul ini juga membahas ,jenis kasus yang diadili mahkamah agung serta faktor yang mempengaruhi putusan mahkamah agung. Modul ini ditujukan untuk para pelajar, mahasiswa, peneliti, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik untuk mempelajari dan memahami tentang mahkamah agung dalam sistem peradilan di indonesia.

  1. Meryana Micselen Doko, S.H., M.Pd.
  2. Fadil Masud, S.Sos., M.Hum.
  3. Lidwina Meo
  4. Carmelia T. Ati Sogen
  5. Anjela M. Kewa
  6. Krista A. Boboy
  7. Nando J. Langkola

Sistem Peradilan di Indonesia

Modul ini disusun secara sederhana dan memuat materi tentang Sistem Peradilan Indonesia. Melalui modul ini, Sebagai calon guru mahasiswa dilatih untuk harus memiliki wawasan yang luas akan kepercayaan diri yang tinggi dan lebih termotivasi untuk benar-benar masuk dalam memahami Sistem Peradilan yang ada di Indonesia.

  1. Fadil Masud, S. Sos., M.Hum
  2. Gita Pandu
  3. Nelda Nenotek
  4. Nur Choffifa Majid
  5. Gitit Calista Mau
  6. Yuliana Luruk

Peradilan Umum

Modul ini di susun secara sederhana dan memuat materi tentang peradilan umum. Melalui modul ini sebagai calon guru, mahasiswa dilatih untuk memiliki wawasan yang luas akan kepercayaan diri yang tinggi dan lebih termotivasi guna memahami bentuk peradilan yang berlaku di indonesia.

  1. Fadil Masud, S.Sos, M.Hum
  2. Pangeran Mahesa Agni
  3. Magdalena J. Koresima
  4. Lusia Bertila J. Koli

Dasar Hukum Sistem Peradilan di Indonesia

Modul tentang Dasar Hukum Sistem Peradilan di Indonesia adalah bahan ajar yang membahas tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan proses pembentukan dasar hukum peradilan di indonesia. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia merupakan hal yang penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Sistem hukum di Indonesia bertujuan agar hukum dapat berlaku secara efektif, mengurangi pelanggaran-pelanggaran, serta untuk menegakkan keadilan. Beberapa karakteristik hukum yang ditegakkan di Indonesia meliputi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia.

  1. Fadil.Mas’ud ,S.Sos., M.Hum.
  2. Yasinta Eunike Fafo
  3. Anjelina Intan Pango Djani
  4. Dien Mentari Rambu Jola Pedu
  5. Selviana Lipat Arakian

Negara Dan Konstitusi Sebagai Objek Hukum Tata Negara

Modul ini untuk mempermudah dalam memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai Negara dan Konstitusi sebagai objek Hukum Tata Negara. Modul tentang Negara dan Konstitusi sebagai objek Hukum tata Negara adalah sebuah materi pembelajaran yang membahas tentang pengertian, Unsur-unsur, Fungsi, dan teori terbentuknya Negara. Modul ini juga menjelaskan tentang konsep dan fungsi konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur negara dan hubungan antara penguasa dan rakyat. Modul ini dapat membantu mahasiswa memahami dasar-dasar Hukum tata Negara dan peran konstitusi dalam menjamin hak-hak asasi manusia, pembagian dan pembatasan kekuasaan, serta demokrasi dan supremasi hukum..

  1. Meryana Micselen Doko, SH., M.Pd
  2. Petrick Yohanis Meok
  3. Agustina Bunga Ina Niron
  4. Marselina Uly
  5. Alfredo Antonius Ata Hena

Negara Dan Konstitusi Sebagai Objek Hukum Tata Negara

Modul ini merupakan buku pendamping bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran yang akan membantu mahasiswa dalam mencapai kompetensi dasar pada mata kuliah Hukum Tata Negara yang diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan bermakna, serta memotivasi mereka untuk berpikir kritis. Penulis berharap semoga dengan adanya modul ini dapat memberikan yang terbaik untuk kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa menjadi lebih berkualitas.

  1. Meryana Micselen Doko, S.H., M.Pd
  2. Estalin Nepa Bureni
  3. Eufrasia Ence
  4. Maria Trivonia Jelita

Sumber Hukum Tata Negara

Modul hukum tata Negara ini bertujuan untuk mejajdi buku pendamping peserta didik dalam proses pembelajaran yang akan membantu peserta didik mencapai kompetensi dasar yang diharapkan melalui pembelajaran aktif, kreatif, inovatif,dan bermakna, serta memotivasi mereka untuk berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

  1. Fadil Mas’ud, S.Sos., M.Hum.
  2. Clarisa A. Aeng Lau
  3. Goden Harna H. Ludung
  4. Alencia Lugardis Tefa
  5. Oskar E. Laga
  6. Paskalis Peten